Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
blog-img-10

Posted by : Ahmad Anto

APIP Daerah Akan Disertifikasi Sebagai Penyuluh Antikorupsi

Dalam rangka pencegahan korupsi, Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan kegiatan Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah Sebanyak 11 Batch tahun 2020 dengan peserta dari Inspektorat daerah, baik provinsi/Kabupaten/Kota seluruh indonesia. Sebagai adaptasi masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kegiatan tersebut diselenggarakan secara Online melalui Aplikasi Zoom Cloud Meeting pada tanggal 14-18 September 2020.  Untuk mengawali kegiatan itu, dilaksanakan juga kegiatan kuliah Umum sekaligus Pembukaan Diklat pada Kamis, 10 September 2020. Kuliah Umum dengan Tema; Peran APIP Daerah dalam Pencegahan Korupsi, diharapkan para peserta yang berlatar belakang sebagai APIP Daerah setelah direkrut sebagai penyuluh Antikorupsi dapat meningkatkan perannya dalam pencegahan korupsi. Ujar Inspektur Jendral Kemendagri Dr. Drs. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA,  dalam paparan materinya.

Dalam pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana tugas Inspektorat Daerah yang diamanatkan oleh PP 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, APIP Daerah diharapkan dapat menjadi leading sektor dalam pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan oleh penyuluh yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK RI dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada kelompok sasaran penyuluhan tentang antikorupsi dan integritas sehingga menumbuhkan sikap kritis terhadap tindak pidana korupsi.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut juga ikut ambil bagian pada kegiatan itu. Ditemui di ruang kerjanya, Inspektur Inspektorat Kab. Banggai laut Ludin Mukhtar, SE, M.Ak menjelaskan bahwa Dari 11 Batch yang disediakan oleh panitia Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah, kami mengikutsertakan sejumlah pejabat fungsional. akan tetapi tingkat antusiasme rekan-rekan APIP se Indonesia yang begitu tinggi sehingga untuk Inspektorat Kab. Banggai Laut hanya mendapatkan jatah kepesertaan satu orang saja pada Batch 2.

Kami berharap untuk ke depannya, akan lebih banyak pejabat fungsional maupun stuktural Inspektorat Kab. Banggai Laut yang bisa ikut pada kegiatan diklat itu lagi sehingga kami memiliki aparatur selain tersertifkasi dalam kompetensi jabatannya sebagai Auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah (PPUPD) juga memiliki kompetensi lain sebagai penyuluh antikorupsi tersertifikasi. Ujarnya menambahkan.

Sejalan dengan peran APIP yang hari ini dituntut untuk lebih mengedepankan peran atau fungsi consulting/pendampingan selain assurance. Bahwa sertifikasi penyuluh antikorupsi sangat relevan dengan peran APIP tersebut sehingga selain pendampingan teknis pelaksanaan tugas pemerintahan oleh seluruh obyek pengawasan juga dapat memberikan penyadaran dan menjadi bagian yang membangun sikap kritis terhadap tidak pidana korupsi kepada masyarakat dan penyelenggara Negara/penyelenggara pemerintahan Daerah. Tandasnya.

Diklat Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama adalah diklat persiapan. Untuk dapat mengikuti diklat persiapan, calon peserta disyaratkan untuk lulus e-learning pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas (bukti sertifikat e-learning), mereviu materi e-learning serta membuat materi paparan pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas. Tahap kedua, diklat sertifikasi. Untuk dapat mengikuti sertifikasi, calon peserta (asesi) disyaratkan untuk lulus diklat persiapan (bukti sertifikat) dan melengkapi dokumen portofolio kompetensi yang diverifikasi dan dinilai oleh asesor sebelum dinyatakan berkompeten atau tidak berkompeten sebagai penyuluh anti korupsi dan integritas sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia No. 303 tahun 2016. (rbp)